HALUANNUSANTARA.com, Banten — Gelombang pembangunan mega proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) terus menyapu wilayah pesisir utara Banten. Di tengah protes, relokasi paksa, hingga kerusakan ekosistem pesisir, TNI hadir membagikan bantuan sosial kepada warga terdampak. Namun lebih dari itu, kehadiran ini menjadi simbol bahwa negara belum sepenuhnya pergi dari rakyat kecil.
Selama sepekan penuh, dari 19 hingga 30 Juni 2025, tim dari TNI mendistribusikan bantuan berupa paket sembako dan alat kesehatan tensimeter merek Boson ke berbagai desa terdampak di Kabupaten Tangerang. Tidak hanya menyentuh warga akar rumput, bantuan juga diberikan kepada tokoh masyarakat dan simpul perlawanan terhadap PIK-2.
Dari Encle hingga Muara: Bantuan Tersalurkan, Jeritan Terungkap
Kegiatan dimulai di Kampung Encle, Desa Sukawali (19 Juni), di mana 15 warga menerima bantuan. Warga mayoritas adalah petani dan nelayan dengan penghasilan tidak tetap. Mereka menyambut positif kehadiran TNI, terutama karena bantuan seperti tensimeter dinilai berguna bagi lansia penderita hipertensi.
Keesokan harinya (20 Juni), bantuan serupa diberikan di Kampung Alar, Desa Kohod, kepada 8 warga yang selama ini menolak relokasi. Warga menyampaikan bahwa bantuan tersebut membangkitkan semangat perjuangan, bukan hanya sekadar sembako, tetapi juga pengakuan moral terhadap penderitaan mereka.
Sore harinya, giliran Kampung Pondok Gedong, Desa Kramat menerima 5 paket bantuan. Suara Bapak Minin dan Sdr. Supriyadi mewakili kekhawatiran: sawah dan empang ditimbun, pekerjaan hilang, dan ketakutan penggusuran makin nyata. “Kami hanya punya lahan 50 meter. Kalau digusur, kami tidak tahu mau ke mana,” keluh Supriyadi.
Solidaritas Meluas ke Desa Kronjo dan Muncung
Pada 21 Juni, di Desa Kronjo, bantuan diberikan kepada warga dan tokoh Koalisi Rakyat Banten Melawan, termasuk H. Heru. Ia menyampaikan bahwa masyarakat kini lebih percaya kepada TNI karena hadir saat rakyat merasa ditinggalkan. Dalam sesi tersebut, terungkap bahwa proyek PIK-2 telah menguasai 687 hektare lahan, sebagian besar dibeli dengan intimidasi sebelum status PSN dicabut Presiden.
Di Desa Muncung (22 Juni), bantuan menjangkau 14 warga nelayan. Aktivis nelayan Nur Kholid Magdir menegaskan penolakan terhadap PIK-2 karena mengancam kehidupan nelayan. Warga berharap kehadiran TNI menjadi jembatan keadilan, bukan hanya sekadar penyalur sembako.
Pendekatan Simbolik ke Tokoh Perlawanan dan Ulama Banten
Pada 23 Juni, pendekatan strategis dilakukan kepada Ustadz Kurtubi, tokoh agraria dari Kerabat Semesta Banten (KSB) dan anggota Forum Ulama, Akademisi dan Tokoh Masyarakat Banten (FU-ATMB). Dalam pernyataannya, Kurtubi menegaskan bahwa perjuangan menolak PIK-2 bukan soal tanah semata, tapi soal keadilan dan kelestarian lingkungan.
TNI juga menyapa KH. Tubagus Fathul Adzim Chotib (Presiden KSB) dan KH. Makmum Muzaki (Sekjen KSB) di Komplek Kasultanan Banten (30 Juni). Mereka menilai bantuan dari TNI sebagai simbol keberpihakan terhadap rakyat kecil yang berjuang mempertahankan ruang hidup. KSB menekankan pentingnya kolaborasi damai demi keadilan ekologis dan marwah Banten.
Warga Desa Muara: Harga Tanah Diturunkan, Hidup Terendam Rob
Di Desa Muara, Kecamatan Teluknaga (25 Juni), 10 warga menerima bantuan, termasuk para janda dan lansia. H. Yatno, Ketua LMDH, menyampaikan bahwa warga masih menolak harga pembebasan tanah yang sangat rendah, yakni hanya Rp300.000/m², padahal sebelumnya bernilai Rp3 juta/m².
Banjir rob menjadi langganan akibat perbedaan ketinggian antara PIK-2 dan permukiman warga. Air masuk hingga setinggi 70 cm, membawa dampak sanitasi serius dan aroma menyengat. “Kami butuh keadilan, bukan sekadar kompensasi,” ujar Yatno.
Simbol Solidaritas di Tengah Proyek yang Tak Kunjung Dihentikan
Dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut, tampak jelas bahwa bantuan yang disalurkan TNI tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga memperkuat legitimasi moral dan emosional masyarakat. Warga menyambut baik sentuhan langsung dari TNI, terutama saat negara terasa semakin menjauh dan suara mereka nyaris tak terdengar.
Namun demikian, proyek PIK-2 masih terus berjalan. Penimbunan lahan terus dilakukan, relokasi dan tekanan terhadap warga masih terjadi, meski statusnya bukan lagi Proyek Strategis Nasional. Beberapa desa seperti Sukawali, Kohod, Kronjo, dan Muara telah mengalami pergeseran struktur sosial dan ekonomi yang drastis.
Penutup: Antara Keadilan dan Komersialisasi Pesisir
Apa yang dilakukan TNI dalam penyaluran bantuan ini patut diapresiasi sebagai bentuk kehadiran negara. Namun, kehadiran ini harus dibarengi dengan penguatan advokasi struktural, bukan hanya aksi sosial jangka pendek.
Pembangunan seperti PIK-2 tak bisa dilepaskan dari pertanyaan besar: apakah ruang hidup rakyat kecil layak dikorbankan demi investasi besar? Warga tak menolak kemajuan, tapi mereka ingin memastikan bahwa pembangunan tidak menjadikan mereka korban.
Semangat rakyat di pesisir Tangerang adalah cermin dari perlawanan yang lebih luas: mempertahankan tanah, lingkungan, dan martabat di tengah derasnya arus kapitalisme lahan. TNI telah menyapa mereka. Kini saatnya negara mendengar lebih dalam.
